Situs Resmi pemerintah Kabupaten Kampar

 MASTER PLAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KAMPAR

Permasalahan klasik dan sampai saat ini belum ada solusi yang riil dalam menuntaskannya oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah masalah kemiskinan, dan bahkan sering kali hanya dijadikan sebagai objek dalam proses pembangunan. Berdasarkan pendataan penduduk/keluarga miskin yang dilakukan oleh BALITBANG Provinsi Riau tahun 2004 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kampar jumlah rumah tangga miskin yaitu 30.214 rumah tangga atau 26,53 persen dan jumlah penduduk miskin yaitu 120.465 jiwa atau 22,64 persen. Belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut, mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Lumbung kemiskinan di Kabupaten Kampar terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perdesaan, dimana penduduk yang sangat miskin mencapai 73 persen dan penduduk miskin 71,60 persen yang berada pada lapangan usaha pertanian dan perkebunan. Sedangkan pada lapangan usaha lainnya seperti perdagangan dan jasa sebesar 10,79 persen sangat miskin dan 12,42 persen miskin, serta industri dan konstruksi sebesar 2,85 persen sangat miskin dan 4,07 persen miskin, namun angka kemiskinannya relatif rendah jika dibandingkan dengan lapangan usaha pertanian.

Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Kampar dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga  produk yang dihasilkan. Kondisi ketidakmampuan dan keterbatasan yang dimiliki penduduk miskin di Kabupaten Kampar tersebut menyebabkan mereka dalam kondisi menganggur, dimana penduduk sangat miskin jumlahnya telah mencapai 1.336 jiwa (10,27%), dan penduduk miskin sebanyak 2.860 jiwa (9,34%).

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Periode 2007 - 2011 bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah pembangunan yang sangat krusial untuk dipecahkan. Jumlah angka kemiskinan yang terus menerus meningkat serta jumlah pengangguran yang selalu bertambah seiring dengan peningkatan angka kemiskinan menunjukkan lemahnya pembangunan ekonomi yang dilakukan, walaupun masalah ini tidak terlepas dari dampak kebijakan   ekonomi makro nasional. Sebagaimana kita ketahui tingkat kemiskinan dan pengangguran juga akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan yang bisa dicapai, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan kesempatan kerja bisa diciptakan dan akan mampu menambah pendapatan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota, juga diharapkan diikuti dengan meningkatnya layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan otonomi daerah juga menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk lebih terbuka dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Diharapkan dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah akan mempercepat usaha penanggulangan pengurangan angka kemiskinan.

Dalam usaha menggurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kampar, pemerintah telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang sasarannya adalah penduduk miskin. Dalam usaha mengurangi beban hidup penduduk miskin terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, telah disalurkan bantuan beras miskin kepada 9.704 jiwa (72,62%) penduduk sangat miskin dan 11.785 jiwa (66,88%) penduduk miskin. Bantuan beasiswa diberikan kepada 276 jiwa (2,12%) penduduk sangat miskin. Program dana bergulir telah disalurkan kepada 277 jiwa (2,13%) penduduk sangat miskin dan 406 jiwa (2,30%) penduduk miskin. Di bidang kesehatan pemerintah memberikan kartu sehat yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan dan telah disalurkan kepada penduduk sangat  miskin  sebanyak 2.696 jiwa (20,73%) dan penduduk miskin sebanyak 3.129 jiwa (17,76%). Kemudian pemerintah juga melakukan sertifikasi lahan penduduk sangat miskin sebanyak 519 jiwa (3,99%) dan penduduk miskin sebanyak 739 (4,19%). Sedangkan sebanyak 490 jiwa (3,76%) penduduk sangat miskin dan 604 jiwa (3,43%) penduduk miskin menerima program bantuan lainnya.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan bersifat multidimensi. Luasnya wilayah Kabupaten Kampar dan karateristik kemiskinan yang berbeda membutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang berbeda pula. Kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Kampar yang pada umumnya berada pada wilayah perdesaan dan daerah-daerah terisolir yang memiliki keterbatasan aksesbilitas, tinggal secara terpencar-pencar, pada umumnya memiliki keterbatasan modal, produksi dan pemasaran, kelompok usia produktif didominasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan, dengan produktifitas dan enterpreunership yang rendah pula, serta memiliki daya saing yang lemah terutama dalam merebut peluang usaha, mengisi peluang kerja dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini dilakukan lebih bersifat spasial atau pendekatan sektoral tidak memberikan hasil yang optimal, sedangkan action di lapangan cenderung tidak konsisten, kurang berpihak dan tidak sesuai dengan kemampuan rill masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Hal ini disadari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang peran strategis    yang harus dilakukan oleh pemerintah. Peran strategis yang dilaksanakan pemerintah harus dilakukan dalam batas-batas dimana kebijakan pemerintah yang sedang dan yang akan dijalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi penduduk miskin dan lebih khusus lagi manfaatnya bagi masyarakat dan keluarga miskin.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multisektoral yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak baik mulai dari tingkat pusat sampai pada individu masyarakat. Usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dengan kebijakan-kebijakan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan yang serius dan memihak kepada keluarga miskin. Namun seringkali kebijakan yang dibuat justru kurang memihak keluarga miskin, akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan menyebabkan seseorang      yang tidak miskin menjadi miskin. Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.

1.2.     Tujuan

            Tujuan kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kampar adalah :

1. Melakukan review dan identifikasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar;
2. Menyusun arah dan strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kampar;
3. Menyusun agenda dan program aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar;

1.3.   Sasaran

            Sasaran kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kampar adalah :

1. Tersedianya dokumen kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar.
2. Adanya arah dan strategi serta agenda dan program aksi yang jelas dan tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar

1.4.  Ruang Lingkup Kegiatan

            Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kampar adalah :

1. Melakukan Kajian dan Review Literatur yang berkaitan dengan teori kemiskinan, definisi kemiskinan, dan faktor kemiskinan serta bagaimana teori dapat menjelaskan penyelesaian dan pemberantasan kemiskinan
2. Melakukan review terhadap penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan baik dalam skala nasional dan daerah, serta bagaimana dampaknya terhadap usaha pengentasan kemiskinan tersebut;
3. Melakukan identifikasi kemiskinan di Kabupaten Kampar terutama pada daerah pertanian dan perkebunan, daerah pemerintahan, daerah aliran sungai dan daerah lainnya;
4. Menyusun arah dan strategi, agenda dan program aksi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kampar adalah :